Tidak mau kalah dengan Kota Lain!! Tegal Ciptakan Aplikasi Masa Kini..

TEGAL Jawa Tengah– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi Aja Kosi Wira Wiri, Cepat dan Tepat Melayani (Jakwir Cetem). Yakni, segala bentuk pengurusan dokumen kependudukan bisa dilakukan berbasis online dan bagi pemohon bisa menunggu di rumah karena akan diantar oleh Disdukcapil melalui ojek dan taxi online. Program tersebut merupakan kerjasama antara Disdukcapil dengan Grab.

Hal itu disampaikan Kepala Disdukcapil, Basuki dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran program Jakwir Cetem, di ruang rapat lantai I Setda Kota Tegal, Komplek Balai Kota Tegal, Senin (14/10).

Menurut dia, sesuai rencana peluncuran program tersebut dilaksanakan pada Senin (21/10). Pihaknya mengundang Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah serta menghadirkan 500 pengemudi Grab di Pendapa Balai Kota Tegal. “Sebanyak 500 dokumen kependudukan akan dikirimkan kepada pemohon secara bersamaan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota, Muhamad Jumadi menyampaikan, program Jakwir Cetem yang merupakan Inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Pemkot Tegal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.”Dalam momentum ini, Pemkot Tegal bersama dengan Grab akan memecakan Rekor MURI dengan kategori dokumen kependudukan dan pengantar (Grab) ke pemohon terbanyak se-Indonesia dan selanjutnya masyarakat Kota Tegal akan menikmati layanan secara online dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Kota Tegal,” katanya.

Menurut dia, biaya jasa pengiriman dokumen kependudukan kepada pemohon ditanggung oleh Pemkot Tegal, dan pemohon tinggal menunggu dirumah. Selain itu, keuntungan dengan menggunakan sistem online masyarakat pemohon akan dimudahkan secara birokrasi dan bebas percaloan. “Kami berharap program ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Tegal,” ujarnya.

Read More

Anggaran Jakarta 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai Kurang Memuaskan

"Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat Kurang Memuaskan."

17 Oktober 2019 06:28

 
 
 

• Home
 
• Nasional

Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah

"Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat lemah."

Eka SetiyaningsihRabu, 16 Okt 2019 18:36 WIB

 
 
 
 
 
 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah melakukan pengendalian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini lantaran serapan APBD DKI pada 15 Oktober 2018 baru mencapai 54,6%, dari total APBD-P senilai Rp86,89 triliun. Padahal tahun anggaran akan berakhir tak lebih dari tiga bulan lagi.

"Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat lemah," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (16/10).

Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan serapan yang tinggi di akhir tahun. Sehingga, dikhawatirkan terjadi beberapa risiko keuangan.

"Misalnya, kualitas pekerjaan proyek yang rendah, termasuk potensi korupsi," ujar Misbah.

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI melakukan proses lelang, untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian target pembangunan. Misbah juga meminta agar ANies memiliki mekanisme pengendalian keuangan yang ketat, agar proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta lebih efektif.

Sebelumnya, Anies menyebut serapan anggaran Pemprov DKI masih sesuai target yang ditetapkan. Menurutnya, serapan APBD DKI tidak dapat hanya dilihat dari presentase serapan anggaran keseluruhan. 

Menurut Anies, yang harus dilakukan adalah membandingkan serapan perkiraan sendiri (SPS) tiap bulannya, yang telah disusun masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada awal tahun.

Misalnya serapan anggaran pada Dinas Kehutanan. Berdasarkan data situs https://publik.bapedadki.net, Dinas Kehutanan memasang target penyerapan anggaran hingga Oktober 2019 sebesar 49,77%. Realisasinya, serapan Dinas Kehutanan mencapai 58,75% hingga Oktober.

17 Oktober 2019 06:29

 
 
 

• Home
 
• Nasional

Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah

"Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat lemah."

Eka SetiyaningsihRabu, 16 Okt 2019 18:36 WIB

 
 
 
 
 
 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah melakukan pengendalian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini lantaran serapan APBD DKI pada 15 Oktober 2018 baru mencapai 54,6%, dari total APBD-P senilai Rp86,89 triliun. Padahal tahun anggaran akan berakhir tak lebih dari tiga bulan lagi.

"Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat lemah," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (16/10).

Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan serapan yang tinggi di akhir tahun. Sehingga, dikhawatirkan terjadi beberapa risiko keuangan.

"Misalnya, kualitas pekerjaan proyek yang rendah, termasuk potensi korupsi," ujar Misbah.

BACA JUGA

• Anies: Penghentian swastanisasi air kunci atasi penurunan tanah Jakarta
• Pemasangan 45 ETLE telan anggaran Rp38,5 M
• Kualitas konstruksi sekolah DKI turun, DPRD: Sekalian pakai terpal

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI melakukan proses lelang, untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian target pembangunan. Misbah juga meminta agar ANies memiliki mekanisme pengendalian keuangan yang ketat, agar proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta lebih efektif.

Sebelumnya, Anies menyebut serapan anggaran Pemprov DKI masih sesuai target yang ditetapkan. Menurutnya, serapan APBD DKI tidak dapat hanya dilihat dari presentase serapan anggaran keseluruhan. 

Menurut Anies, yang harus dilakukan adalah membandingkan serapan perkiraan sendiri (SPS) tiap bulannya, yang telah disusun masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada awal tahun.

Misalnya serapan anggaran pada Dinas Kehutanan. Berdasarkan data situs https://publik.bapedadki.net, Dinas Kehutanan memasang target penyerapan anggaran hingga Oktober 2019 sebesar 49,77%. Realisasinya, serapan Dinas Kehutanan mencapai 58,75% hingga Oktober.

Sponsored

Dengan demikian, serapan anggaran Dinas Kehutanan pada Oktober sudah melampaui target SPS. Hal itulah yang mendasari pernyataan Anies yang menyebut serapan anggaran DKI masih sesuai target.

"Jadi bukan dengan melihat sekarang baru berapa persen. Jangan begitu, tapi serapan sekarang dibandingkan dengan rencana," ucap Anies.

Masih mengutip situs yang sama, rapor SKPD DKI didominasi oleh warna hijau, yang berarti anggaran telah diserap 76%-90% dari SPS. Warna lain yang dominan adalah hijau tua, yang berarti anggaran telah diserap 91%-100% dari SPS.

Satu-satunya SKPD yang memiliki rapor oranye atau anggaran diserap 51%-65% dari SPS, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. SPS Dinas Pemuda dan Olahraga hingga Oktober ini dipatok pada angka 43,8%. Namun, anggaran yang diserap baru 28%.

Selain itu, ada dua SKPD yang mendapat rapor kuning atau anggaran diserap 66%-75% dari SPS, yakni RSUD Cengkareng dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi memikiki SPS 89,89% pada bulan ini, namun baru terserap 67,49%. Sementara RSUD Cengkareng memiliki SPS 68,06% pada Oktober dan baru terserap 48,82%.

Read More